Malvin Mundur, KONI Balikpapan Kehilangan “Mesin” Pendanaan Jelang Porprov Kaltim

Rangkap jabatan menjadi pemicu. Namun di balik keputusan Malvin Ardento meninggalkan kursi Bendahara Umum KONI Balikpapan, ada persoalan lebih besar: siapa yang akan menggantikan dukungan finansial dan daya gerak yang selama ini diberikan Malvin ketika Porprov VIII Kaltim tinggal hitungan bulan?

Nusantarakita.co.id, BALIKPAPAN – Rapat Kerja (Raker) KONI Kota Balikpapan di Hotel Grand Tiga Mustika, Sabtu (8/8/2026), tidak hanya menghasilkan agenda organisasi. Rapat tersebut juga menyisakan persoalan serius menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur di Kabupaten Paser, 14-27 November 2026.

Bendahara Umum KONI Balikpapan periode 2025-2030, Malvin Ardento, memilih mundur dari jabatannya.
Keputusan itu diambil setelah muncul desakan dalam forum agar unsur Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum KONI tidak merangkap jabatan dengan posisi tertentu di organisasi olahraga lainnya.

Bagi Malvin, pilihan tersebut berujung pada keputusan yang tegas: mempertahankan posisinya di Indonesia Cycling Federation (ICF) Kaltim dan meninggalkan jabatan sebagai Bendahara Umum KONI Balikpapan.
“Karena tadi diberi pilihan untuk tidak boleh rangkap jabatan, KSB KONI tidak boleh pegang cabor. Saya memilih mundur sebagai bendahara KONI karena saya lebih memilih tetap ada di ICF Kaltim,” kata Malvin.

Tetapi keputusan tersebut memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan pergantian pejabat.

Apakah KONI Balikpapan siap kehilangan salah satu sumber daya finansial dan jejaring olahraga yang selama ini menjadi kekuatan Malvin, justru ketika Porprov tinggal sekitar tiga bulan lagi?

Bukan Sekadar Bendahara

Malvin bukan figur yang hanya hadir di meja administrasi KONI. Sebagai pengusaha muda, ia selama ini juga aktif dalam berbagai organisasi dan aktivitas olahraga. Selain memimpin ICF Kaltim, Malvin dikenal terlibat dalam pengembangan Korfball, mini soccer hingga olahraga padel.

Ia juga mengelola sejumlah sarana olahraga, seperti Rumah Biliar 22, Mini Soccer 22 dan Padel 22. Bahkan pembangunan Grand Royal Padel dengan empat lapangan tengah berlangsung di kawasan Grand City.
Jejaring tersebut membuat Malvin memiliki

kedekatan dengan banyak pelaku olahraga dan cabang olahraga di Balikpapan.
Namun yang paling menjadi sorotan adalah perannya ketika KONI menghadapi keterbatasan anggaran.

Dalam sejumlah kesempatan, Malvin disebut tidak jarang menggunakan dana pribadi untuk membantu menutup kebutuhan kegiatan KONI sambil menunggu anggaran pemerintah tersedia.

“Komitmen saya untuk membantu memajukan KONI Balikpapan. Sambil menunggu anggaran yang ada, kita talangin dulu lah,” ujar Malvin dalam kesempatan sebelumnya.

Pernyataan itu kini menjadi penting.
Sebab, ketika Malvin tidak lagi berada di struktur KONI, pertanyaannya bukan hanya siapa yang duduk di kursi bendahara.

Pertanyaannya adalah apakah sistem pendanaan KONI Balikpapan sudah cukup kuat untuk menggantikan dukungan yang selama ini diberikan Malvin secara personal?

Ketika AD/ART Berhadapan dengan Realitas Lapangan

Persoalan ini memperlihatkan benturan antara dua kepentingan.
Di satu sisi, organisasi harus menjalankan AD/ART dan memastikan tata kelola serta independensi struktur KONI tetap terjaga.
Di sisi lain, olahraga di lapangan membutuhkan sumber daya, termasuk pendanaan, terutama menjelang event sebesar Porprov.

Bagi sebagian pengurus cabor, persoalannya bukan menolak aturan organisasi. Mereka mempertanyakan apakah penerapan aturan tersebut justru berpotensi menghilangkan figur yang selama ini dianggap memberikan manfaat nyata bagi olahraga.

“Selama itu tidak merugikan dan sebaliknya memberi dampak positif buat kemajuan olahraga, kenapa harus terlalu dipermasalahkan? Itu bisa ditoleransi dan dimaklumi,” ujar Hamdan, salah satu pengurus cabor.

Ia menilai persoalan pendanaan seharusnya menjadi perhatian serius.

“Untuk apa mati-matian memperjuangkan AD/ART, tapi olahraga tidak jalan semestinya karena permasalahan anggaran. Ini ada orang baik dan peduli, mau berkorban secara finansial, malah diobok-obok pakai AD/ART,” katanya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan keresahan sebagian insan olahraga: apakah persoalan kepatuhan organisasi telah disertai solusi konkret terhadap konsekuensi yang muncul setelah seorang pejabat harus meninggalkan jabatannya?

Malvin Mundur, Dukungan Tidak Lagi Full

Malvin sendiri memastikan keputusannya bukan karena kehilangan komitmen terhadap olahraga. Justru sebaliknya. Ia mengatakan masih ingin membantu olahraga Balikpapan, tetapi tidak dapat lagi memberikan dukungan penuh kepada KONI seperti ketika dirinya menjabat sebagai bendahara.

“Sampai tadi hari ini saya masih sebagai bendahara KONI yang siap menopang untuk kegiatan. Tapi karena dihadapkan keadaan tersebut, akhirnya saya tidak bisa lagi support full,” ujar mantan atlet Jetski ini.

Kalimat tersebut menjadi sinyal penting bagi KONI Balikpapan. Sebab, selama ini salah satu persoalan yang dihadapi organisasi olahraga adalah waktu pencairan anggaran yang tidak selalu beriringan dengan kebutuhan kegiatan.

Dalam kondisi seperti itu, kemampuan seorang bendahara sekaligus pengusaha untuk melakukan talangan tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi organisasi. Ketika sosok tersebut pergi, KONI harus memastikan mekanisme pendanaan tidak ikut tersendat. Terlebih,

Porprov VIII Kaltim bukan agenda kecil.
Persiapan kontingen, kebutuhan cabang olahraga, pemusatan latihan, peralatan, keberangkatan atlet dan berbagai kebutuhan teknis membutuhkan koordinasi serta pembiayaan yang terukur.

Target Juara Kini Mendapat Ujian

KONI Balikpapan sebelumnya mengusung target tinggi pada Porprov VIII Kaltim.
Target tersebut tentu membutuhkan soliditas organisasi. Ketua, sekretaris dan bendahara harus bergerak dalam satu ritme.
Malvin pun berharap pergantian bendahara tidak berlangsung lama.

“Harapannya bendahara yang menggantikan bisa cepat sinergi dengan ketua dan sekretaris. Karena KONI tetap harus berjalan, melihat semakin dekatnya Porprov, perlu dukungan dari bendahara, ketua dan sekretaris,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Malvin menyadari roda organisasi tidak boleh berhenti hanya karena dirinya mundur.
Namun, ada pekerjaan rumah yang harus segera dijawab.

Siapa penggantinya?
Apakah memiliki kapasitas finansial dan jejaring seperti Malvin?
Apakah KONI sudah menyiapkan skema pendanaan apabila kebutuhan mendesak kembali muncul sebelum dana hibah tersedia?

Dan yang paling penting:
Apakah perubahan di posisi bendahara tidak akan mengganggu persiapan Balikpapan mengejar target juara Porprov?

Bukan Soal Satu Orang

Pada akhirnya, persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada sosok Malvin Ardento.
Kasus tersebut membuka pertanyaan mengenai bagaimana tata kelola organisasi olahraga dijalankan ketika aturan bertemu dengan kebutuhan praktis di lapangan.

AD/ART tentu harus dihormati. Tetapi implementasi aturan juga membutuhkan kepastian, konsistensi dan solusi agar tidak menimbulkan persoalan baru. Jika memang rangkap jabatan tidak diperbolehkan, maka mekanisme transisi dan pengisian posisi harus dipastikan berjalan cepat.

Jika persoalan utamanya adalah potensi konflik kepentingan, maka harus dijelaskan secara terbuka bagaimana konflik tersebut diukur dan apa parameter yang digunakan.

Dan jika seorang pejabat harus mundur karena aturan, maka organisasi juga harus mampu menunjukkan bahwa sistem yang tersedia tidak bergantung pada kemampuan pribadi seorang pejabat untuk menalangi kebutuhan organisasi.
Sebab KONI bukan milik satu orang.

Namun, organisasi juga tidak boleh menutup mata ketika kehilangan seorang figur yang selama ini memberikan kontribusi nyata.
Mundurnya Malvin kini menjadi ujian bagi KONI Balikpapan.

Bukan hanya ujian soal kepatuhan terhadap AD/ART, tetapi juga ujian apakah organisasi mampu membuktikan bahwa target prestasi Porprov dapat dicapai dengan sistem yang kuat—bukan bergantung pada dompet pribadi seorang pengurus.
Porprov Paser tinggal hitungan bulan.
Waktu untuk menjawabnya semakin sempit. (*)