Nusantarakita.co.id, PPU – Masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) terus beradaptasi dengan layanan dompet digital yang memudahkan transaksi cepat dan aman. Namun, Ketua Komisi I DPRD PPU, Thohiron, menyoroti bahwa sebagian pedagang UMKM masih enggan beralih dari transaksi tunai karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan beban biaya administrasi.
“Misalnya pada gelaran Pentas Seni dan UMKM, masih banyak pedagang yang melakukan transaksi konvensional, artinya masih cash menggunakan uang kertas,” ujar Thohiron, Senin (10/3/2025).
Menurutnya, minimnya pemahaman pedagang tradisional terhadap teknologi seperti QRIS menjadi penghambat.
“Memang sudah banyak yang menggunakan metode pembayaran digital, namun tidak sedikit pedagang tradisional yang menjajakan produk di pasaran belum terbiasa dengan penggunaan QRIS atau semacamnya,” katanya.
Thohiron juga menambahkan bahwa biaya admin transaksi digital sering dianggap memberatkan pedagang kecil.
“Karena juga soal biaya admin, kadangkala pedagang kecil keberatan dengan selisih rupiah karena baginya sangat berpengaruh terhadap hasil penjualan,” lanjutnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan digitalisasi secara bertahap agar pedagang UMKM tidak terbebani.
“Pasti secara bertahap masyarakat di suatu wilayah akan mengikuti arus perkembangan zaman, tentunya tanpa paksaan. Yang perlu dipastikan adalah mereka siap dan tidak terbebani saja,” tutupnya.
Thohiron menegaskan bahwa digitalisasi harus diiringi dengan pendampingan agar tidak memperlebar kesenjangan antara pelaku UMKM tradisional dan modern.(adv)
